Wakil Presiden Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Ekonomi Syariah Bangun Kekompakan

WartaSyariah, Jakarta – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) diharapkan menjadi salah satu lokomotif untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan cepat
Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat membangun kekompakan dengan pemangku kepentingan lain agar dapat mempercepat perkembangan keuangan.

“MES diharapkan menjadi salah satu lokomotif untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan cepat. Diperlukan gerak yang lebih cepat dan lebih kompak dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, tidak hanya di pusat, tetapi terlebih di daerah,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu, pada Silaturahim Nasional (Silaknas) MES secara virtual.

Pada acara tersebut hadir Gubernur Bank Indonesia (BI) selaku Ketua Dewan Pakar MES Perry Warjiyo, Wakil Ketua Dewan Pembina MES Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Heri Gunadi, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Berbagai raihan prestasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini juga diperoleh melalui kolaborasi. Kita masih ingat momen berdirinya BSI, konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah, pembentukan Kawasan Industri Halal dan lainnya,” ungkap Wapres.

Baca juga: Wapres Ma’ruf: Bank Indonesia sebagai penghubung di ekonomi syariah

MES juga sudah ikut berperan misalnya dengan pemberdayaan dan pendampingan UMKM halal, pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren, termasuk peningkatan literasi ekonomi syariah melalui edukasi dan sosialisasi.

“Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah kini telah mengalami peningkatan, walaupun belum signifikan dan sangat perlu percepatan. Per Juni 2022 pangsa pasar keuangan syariah Indonesia menurut OJK berada pada angka 10,41 persen, meningkat dari angka 10 persen pada tahun sebelumnya,” tambah Wapres.

Begitu pula literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah baru mencapai sekitar 20 persen, meningkat dari tahun 2019 yakni sebesar 16,28 persen.

Untuk dapat meningkatkan cakupan ekonomi syariah, Wapres menilai pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai perpanjangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah suatu keharusan.

“Dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, seperti industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk penguatan terhadap UMKM industri halal. Sampai saat ini telah terbentuk KDEKS di beberapa provinsi antara lain di NTB, Sumatra Barat, Riau, dan Sumatra Selatan,” kata Wapres.

Ia berharap MES berperan aktif melakukan kemitraan dengan KDEKS dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing wilayah.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin minta ekonomi syariah masuk ke kurikulum pesantren

“Harapan saya ke depan MES dapat berperan mengakselerasi ekonomi syariah yang kontributif antara lain melalui hal-hal sebagai berikut, pertama, sebagai rumah yang menaungi berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. MES diharapkan terus mengukuhkan ekosistem kolaborasi agar senantiasa kondusif bagi terbangunnya kepercayaan dan tanggung jawab bersama,” tambah Wapres.

Kedua, mempertajam sinergi industri keuangan syariah dan industri produk halal. Pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, fesyen, pariwisata ramah muslim, maupun sektor halal lainnya memerlukan kontribusi keuangan syariah sebagai penyokong pembiayaan yang akan turut menentukan keberlangsungan usaha.

“Ketiga, kampanye literasi perlu dilakukan secara masif dan efektif menyasar setiap segmen generasi. MES diharapkan dapat ambil bagian dalam peningkatan ketersediaan SDM ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Wapres.

Keempat, MES harus mendorong literasi dan sekaligus gerakan pengumpulan wakaf, baik di pusat maupun di daerah.

“Saya berharap nantinya akan ada gerakan wakaf uang di masing-masing provinsi, misalnya gerakan wakaf uang DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan lain-lain,” ujar Wapres Maruf Amin.***