Wapres: Pemberdayaan Umat Harus Dibarengi Penguatan Ekonomi Syariah

Wartasyariah, Jakarta – Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin menjelaskan salah satu tantangan besar umat Islam di tengah arus globalisasi yakni lemahnya kemandirian umat, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Wapres memaparkan pentingnya peran berbagai pihak menguatkan kemandirian umat dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, supaya mampu bersaing secara global.

“Saya kira kemandirian umat itu berarti melakukan penguatan, takwiyatul ummah, terutama di dalam pendidikan maupun ekonomi,” ujar Wapres saat menerima audiensi secara virtual Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat, di Jakarta, Senin, seperti Wartasyariah lansir dari keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden.

Wapres berharap DDII yang sekaligus lembaga pendidikan, terus berperan meningkatkan kemandirian umat melalui peningkatan kualitas pendidikan.

“Kita berharap Dewan Da’wah mampu meningkatkan kualitas pendidikan umat, yang kini menjadi tantangan dalam persaingan global,” kata Wapres.

Wapres menilai, penguatan umat juga harus dilakukan melalui pemberdayaan agar meningkatkan ekonomi terutama ekonomi syariah.

“Sejalan dengan itu, pemerintah juga sedang mengembangkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah supaya sesuai dengan prinsip ajaran Islam,” tambahnya.

Empat fokus yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut, menurut Wapres, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, penguatan dana sosial Islam terutama zakat dan wakaf, dan pengembangan usaha yang berbasis syariah.

“Khusus terkait pemberdayaan umat, saat ini sedang kita coba, pertama melakukan inkubasi atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha Muslim di daerah-daerah, kedua melakukan penguatan pengusaha-pengusaha yang sudah ada, dan ketiga melakukan migrasi pengusaha-pengusaha yang masih konvensional kepada syariah,” ujarnya.

Wapres juga mengapresiasi peran aktif DDII dalam menjalankan syiar Islam yang moderat dan toleran. Ulama dunia pun mengakui keberhasilan Indonesia dalam mengelola perbedaan di tengah kehidupan masyarakatnya yang memiliki beragam latar belakang.

“Belum lama ini saya menerima delegasi dari Majelis Hukama Al-Muslimin yang berpusat di Abu Dhabi dan merupakan lembaga perhimpunan cendekiawan Muslim dunia. Mereka mengatakan bahwa kami datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia tentang Islam, tetapi kami ingin belajar dari Indonesia terutama bagaimana membangun agama dan menjaga toleransi yang begitu besar,” pungkasnya.

Majelis Hukama menyampaikan saat ini bukan saatnya lagi kitab-kitab bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan sebaliknya buku-buku Indonesia tentang pemikiran dan pandangan soal toleransi dan kerukunan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, jadi referensi untuk pengembangan Islam dunia.

Sementara itu, Ketua Pembina DDII Didin Hafidhuddin menyampaikan, audiensi bersama Wapres untuk mengundang Wapres menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DDII yang akan digelar pada 24 hingga 26 Februari 2022 di Padang, Sumatera Barat.

“Pada kesempatan itu, kami mengharapkan Bapak berkenan memberikan tausiah atau arahan kepada para peserta yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia,” harapnya.***